the Journal

Archive for the ‘Protes’ Category

Melawan Lupa

leave a comment »


screenshot-from-2016-10-27-07-42-22

Gambar di atas sedang banyak beredar saat ini berkaitan dengan pilkada 2017 dimana salah satu cagub DKI melakukan blunder yang kemudian terkenal dengan kasus Al Maidah 51.

Setidaknya ada tiga hal yang disorot dalam keterangan foto tersebut yaitu sebagai berikut:

Tidak ada orang yang berani melecehkan Islam pada saat presiden Soeharto masih menjabat

Silahkan menggunakan mesin pencari untuk membaca kasus Priok (1984), Kasus Talangsari (1989), Kasus Sirnagalih (1993), kasus Aceh (1978-2004). Jangan lupa juga untuk mencari siapa yang sedang menjabat sebagai presiden pada tahun-tahun tersebut.

Tidak ada orang yang berani mempermasalahkan suara azan pada saat presiden Soeharto masih menjabat

Kasus suara azan itu awalnya diributkan karena wakil presiden Jusuf Kalla yang juga merangkap sebagai ketua Dewan Mesjid Indonesia meminta agar mesjid-mesjid hanya memutar pengajian tidak terlalu lama pada saat menjelang waktu salat. Hal ini disampaikan pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia di Pondok Pesantren Attauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah, Senin (8/6/2015). Tapi apakah benar itu hanya diributkan pada era presiden Jokowi menjabat?

Terkait dengan polusi suara yang diakibatkan oleh suara kaset orang mengaji itu sudah lama diatur melalui Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla. Silahkan menggunakan mesin pencari untuk mengetahui apa isi dari instruksi tersebut.

Ngomong-ngomong tahun 1978 itu siapa yang sedang menjabat sebagai presiden?

Tidak ada orang yang berani menistakan Al Quran pada saat presiden Soeharto masih menjabat

Salah satu kasus menarik adalah mengenai pemilu tahun 1971 dimana partai politik yang terlibat saling jualan ayat Quran untuk melegitimasi partai mereka. Salah satu artikel menarik tentang ini bisa dibaca di sini.

Iklan

Written by syahmins

Oktober 27, 2016 at 08:31

Ditulis dalam Bacaan, Jas Merah, Opini, Protes

Tagged with ,

Istana Darud Dunia

leave a comment »


Sebenarnya udah lama penasaran dengan bentuk aslinya Dalam Darud Dunia alias keraton kesultanan Aceh. Awalnya gara-gara ngeliat foto ini di pameran di lapangan Blang Padang sekitar tahun 2000-an awal.

Gambar di atas adalah lukisan hasil imajinasi Sayed Dahlan Al-Habsyi yang menggambarkan istana Darud Dunia pada kurun 1496-1903.

Rasa penasaran itu terlupakan hingga belakangan ini naik kembali gara-gara ada beberapa debat di facebook yang terlalu mengagungkan Aceh sedemikian rupa sehingga seperti menghayal. Jadi berikut ini adalah hasil googling selama beberapa hari ini mengenai kondisi Dalam ketika Perang Aceh telah selesai (kisaran tahun 1874).

dan dapat bonus denah istana

dan foto rumah Aceh asli

Foto lainnya:

Semua foto adalah hak cipta pemiliknya.

Written by syahmins

Mei 17, 2013 at 10:52

Satu Lokasi Beribu Cerita

leave a comment »


Indonesia memang negara yang unik. Saking uniknya, untuk satu kegiatan aja ada beberapa lembaga yang menangani.

Tulisan kali ini mengenai sistem pemetaan yang ada di republik kita tercinta ūüôā

Buat masyarakat awam masalah pemetaan ini bukanlah masalah yang penting. Kalau perlu peta suatu wilayah maka mereka tinggal menuju toko buku terdekat untuk membeli peta. Tapi hal itu tentu gak bisa dilakukan jika berhubungan dengan pekerjaan. Ambil contoh ketika kantorku mengadakan kegiatan Sekolah Lapang (Field School) untuk para petani. Untuk kepentingan pelaporan kepada donor maka kami perlu membuat sebuah peta untuk menggambarkan posisi kebun si petani. Perlu diketahui bahwa donor pada saat itu memberikan peraturan ketat bahwa petani yang dilatih tidak boleh yang kebunnya berada di kawasan hutan lindung.

Sekilas kelihatannya gampang. Tinggal ambil peta administrasi wilayah kemudian digabungkan dengan peta kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Masukkan koordinat posisi kebun yang telah diambil dengan GPS dan selesai. Tapi kenyataannya ternyata jauh panggang dari api. Ketika konsultasi ke teman yang bekerja di Aceh Geospatial Data Center (AGDC) barulah aku ngerti bagaimana ruwetnya sistem pemetaan negeri ini. Untuk data pemetaan administrasi wilayah bisa menggunakan peta dari AGDC dengan mencantumkan sumber. Ketika pembicaraan sampai kepada masalah peta kehutanan maka aku mulai dibuat bingung. Ada lebih dari satu lembaga yang mengklaim bahwa merekalah pemegang hak untuk menerbitkan peta hutan Aceh. Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL).

Masing-masing lembaga memiliki dasar hukum yang mereka jadikan pegangan sendiri. Anehnya peta mereka satu sama lain tidak cocok. Ada beberapa wilayah yang diklaim sebagai zona aman oleh Kemenhut tetapi oleh kedua lembaga lainnya diklaim sebagai hutan lindung. Kemudian ada juga yang diklaim sebagai hutan lindung oleh Kemenhut dan BPKEL tapi oleh TNGL itu termasuk zona aman. Pusing bin bingung ūüôā

Itu masih gambaran diatas kertas. Ketika berkunjung ke lapangan maka ada masalah lain lagi yang menanti. Oleh masyarakat setempat, peta-peta tersebut diklaim salah. Masyarakat telah menghuni wilayah tersebut sejak jaman nenek mereka. Mereka menunjukkan komplek pemakaman yang nisannya bertanggal tua. Para sesepuh kampung juga membenarkan cerita tersebut. Bahkan yang anehnya di kawasan tersebut telah terdapat sebuah sekolah, kantor kelurahan (geuchik) serta di aspal dengan aspal beton. Tidak terlihat ada indikasi hutan di daerah tersebut.

Diluar permasalahan kawasan hutan, batas administrasi wilayah juga merupakan masalah lain yang dihadapi. Ada beberapa versi batas wilayah administrasi yang diklaim benar oleh beberapa lembaga. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bappeda setempat dan BPS adalah lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan urusan kewilayahan. Sebagai contoh: ada nama desa di daftar wilayah yang dikeluarkan oleh Kemendagri tetapi oleh BPS desa tersebut tidak dimasukkan dengan alasan desa tersebut sudah tidak eksis lagi karena konflik atau bencana alam. Selain itu ada kemungkinan wilayah tersebut sudah dilebur ke desa tetangga sehingga secara administrasi desa yang dimaksud sudah dihapus. Ada juga kasus sebuah desa dipecah menjadi dua tetapi masih tercatat sebagai satu desa. Lebih sakit lagi kalau kita perlu peta administrasi wilayah level desa maka peta tersebut 85% tidak valid ūüė¶

Lalu bagaimana caranya agar data-data dan peta-peta tersebut jadi akurat?

Selain harus ada kemauan kuat dari pada pengambil keputusan, harus juga ada keikhlasan dari mereka untuk mengikhlaskan satu wilayah lepas dari area mereka. Tapi itu tentu saja susah karena berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan masalah administrasi lainnya.

Written by syahmins

Januari 4, 2013 at 17:59

Ditulis dalam i s e n g, Kerjaan, Opini, Protes

Tagged with , ,

Indonesia Tidak Dijajah Selama 350 Tahun

leave a comment »


Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun! Pikiran itu terus bertengger di otakku yang gak seberapa ini setelah membaca beberapa buku dan literatur di internet. Sedari kecil kita sudah dicuci otak oleh pemerintah dengan mengatakan bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Pelajaran sejarah, PSPB, PMP (kemudian menjadi PPkN) serta beberapa pelajaran lainnya selalu mengatakan bahwa Belanda menjajah sampai 3,5 abad lamanya. Tapi pernahkah kita hitung berapa lama sebenarnya kita dijajah?

Proses kolonialisasi dimulai dengan pendirian VOC atau lebih dikenal sebagai kompeni pada 20 Maret 1602 dengan tujuan “menghancurkan musuh dan memakmurkan bangsa”. Tujuan pendirian ini adalah untuk melakukan pencarian sumber rempah-rempah yang sangat berharga pada saat itu. Setelah melalui pertempuran sengit maka pada tahun 1609 VOC berhasil menguasai kepulauan Banda Neira. Jika tahun ini yang dijadikan pijakan dasar mulainya penjajahan Belanda di Indonesia maka penjajahan Belanda yang selama 350 tahun harusnya berakhir pada 1959. Sedangkan sejarah mencatat bahwa Gubernur Jenderal di Batavia telah menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Jadi antara 1609 sampai dengan 1942 Belanda menjajah “hanya” 333 tahun.

Tapi jika semua wilayah Hindia Belanda secara utuh diakui sebagai wilayah Indonesia utuh maka klaim tersebut terpatahkan.

Faktanya, menurut sejarah Belanda, Aceh adalah daerah terakhir yang mereka taklukkan yaitu pada 10 Januari 1903 yang ditandai dengan menyerahnya Sultan Muhammad Daud Syah. Jadi secara utuh Belanda menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanya selama 42 tahun saja. Tetapi jika kita menggunakan sudut pandang sejarah Indonesia, maka Belanda sama sekali tidak pernah menjajah Indonesia secara utuh. Sebelum Sultan Muhammad Daud Syah menyerah beliau telah menyerahkan kekuasaan kepada Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman sama seperti halnya Presiden Sukarno menyerahkan jabatannya kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia-PDRI¬†di India dan Sumatera. Tetapi mengenai penyerahan kedaulatan Sultan ini aku belum pernah mendapatkan sumber resminya.¬†Bahkan kenyataannya Sultan Muhammad Daud Syah sendiri tetap mengatur perlawanan dari¬†Kutaraja¬†setelah beliau menyerah hingga akhirnya beliau dibuang ke Ambon. Di Ambon, Sultan tetap mengobarkan perlawanan kepada Belanda dengan cara memberikan dukungan kepada pejuang lokal. Akhirnya Belanda memindahkan beliau ke Batavia hingga akhir hayatnya.¬†Selain itu,¬†Paul van‚Äôt Veer dalam bukunya “The Atjeh Oorlog” menyatakan bahwa Belanda tidak pernah berhasil menguasai Aceh secara utuh. Ada beberapa daerah yang masih bebas dari cengkeraman Belanda dan masih mengakui Kesultanan Aceh Darussalam walaupun Sultan sendiri telah menyerah.¬†Mengenai Aceh yang tidak pernah dijajah secara penuh oleh Belanda telah diakui oleh semua pihak, Pihak Aceh, Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia.

Jadi faktanya, Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda secara utuh. Kecuali Pemerintah Republik Indonesia ingin menafikan sejarah dengan menghapus kenyataan bahwa Aceh yang diakui sebagai payung republik ternyata tidak pernah menyerah secara penuh kepada Belanda.

Written by syahmins

Desember 10, 2012 at 16:24

Ditulis dalam i s e n g, Jas Merah, Opini, Protes

Ulee Lheue, Pedagang Kecil dan Wisata Yang Tertutup

with 3 comments


Lama tak mengunjungi dan mengingat salah satu pantai yang ada di seputaran kota Banda Aceh. Selepas peristiwa penutupan pantai tersebut pada pukul enam sore, aku praktis gak pernah lagi ingin menjejakkan kaki ke pantai itu. Selain karena kesibukan, pantai ini relatif tidak menarik untuk dikunjungi pada waktu terang. Eits, jangan berpikir negatif dulu. Ini bukan berarti pantai ini menarik untuk dikunjungi pada saat gelap. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi pantai ini-menurutku-adalah diwaktu senja ketika matahari akan terbenam.¬†Ngeliat sunset. Kalo kalimat para pelancongnya sih seperti itu ūüėÄ

Matahari terbenam di pantai Ulee Lheu adalah sebuah momen indah yang dihadiahkan oleh alam kepada penduduk kota Banda Aceh. Sambil makan jagung bakar dan menikmati sebotol minuman ringan di tepi pantai, kita bisa menyaksikan ketika matahari dengan perlahan bersembunyi ke balik gunung di seberang lautan. Sementara beberapa perahu nelayan kelihatan sedang berlayar pulang ke pelabuhan Ulee Lheue. Lepas momen matahari tenggelam, kita bisa langsung bergegas menuju mesjid yang tak jauh letaknya untuk sembahyang magrib.

Sejak pantai itu ditutup untuk umum pada jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, bisa dipastikan sebuah tempat wisata murah meriah bagi para penduduk kota berkurang. Selain tempat wisata yang berkurang, juga uang yang mengalir ke pundi-pundi para pedagang kecil di sepanjang jalan juga berkurang. Sebelum ditutup, sepanjang jalan ke pelabuhan adalah tempat favorit pedagang untuk menggelar lapak mereka. Beragam dagangan seperti jagung bakar, sate hingga mie aceh tergelar di kaki lima dengan harga terjangkau.

Alasan penutupan ini terdengar aneh di telinga sebagian orang. Hanya dengan alasan bahwa sering terjadi maksiat di tempat gelap maka warga bisa langsung menutup sebuah lokasi wisata. Selain itu pemerintah juga seakan buntu untuk mencarikan jalan keluar. Berbekal alasan bahwa pemerintah telah mengirimkan surat himbauan agar memperbanyak penerangan tapi ternyata tidak diindahkan oleh para pedagang menjadi alasan pamungkas untuk menutup kawasan ini. Padahal ada beberapa cara lain yang saling menguntungkan semua pihak.

Cara pertama adalah dengan memperbanyak penerangan lampu jalan. Penerangan ini dapat menggunakan tenaga surya atau tenaga angin. Cara ini memang mengeluarkan banyak uang pada awalnya tapi pada saat telah berjalan pemerintah akan berhemat dengan tidak lagi membayar uang listrik jalan kepada PLN. Pasang tiang listrik dalam jarak dekat misalnya dalam jarak lima meter sehingga dengan pencahayaan yang cukup akan membuat orang-orang enggan untuk bertingkah aneh.

Cara kedua yaitu menutup daerah tanggul bebatuan yang menjadi benteng pantai. Biasanya tanggul ini sering dimanfaatkan para pemancing untuk menyalurkan hobi mereka. Pada malam hari kawasan tanggul batu ini menjadi tempat rawan karena cahaya lampu jalan tidak sampai kemari. Tutup kawasan tersebut dan juga kawasan pelabuhan ferry dari akses masyarakat ketika jam enam sore sampai jam enam pagi.

Cara ketiga dilakukan dengan memerintahkan para polisi syariat ditemani oleh polisi atau tentara untuk berpatroli disepanjang garis pantai dan tanggul batu. Mereka dapat dibekali dengan senter bercahaya tinggi untuk melihat dengan lebih jelas dan mengusir pasangan yang berduaan di tempat gelap tersebut. Polisi atau tentara berfungsi sebagai cadangan jika ada yang bertindak diluar batas ketika kedapatan sedang berduaan di tempat gelap tersebut. Lagian ngapain juga para polisi syariat itu hanya duduk dan patroli di tengah kota pada siang hari sementara mereka dapat lebih berguna di malam hari?

Kalau ketiga cara tersebut dilakukan maka semua pihak akan merasakan manfaatnya. Pedagang akan dapat menangguk rupiah, warga kota memiliki tempat alternatif untuk hiburan murah meriah dengan keluarga mereka, pemerintah dapat menarik iuran dari pedagang bahkan penduduk sekitar dapat menambah penghasilan dengan menyediakan lahan parkir.

Bandar wisata islami bukan berarti hanya berkunjung dari mesjid ke mesjid tapi juga menikmati keindahan alam sebagai bagian dari tadabbur kepada sang pencipta. Banyak cara untuk tetap menegakkan syariat tanpa harus merugikan yang lain. Hanya pertanyaannya: mau dilakukan atau tidak? Simple

Bacaan lanjutan:

  1. Warga, Pol PP, dan Lapak Ulee Lheue
  2. Wali Kota: Ulee Lheue Tetap Tutup Malam Hari
  3. Pemko Dinilai Tak Punya Konsep Kelola Lokasi Wisata Ulee Lheue
  4. Dewan Minta Pemerintah Kota Banda Aceh Tinjau Ulang Penutupan Pantai Ulee Lheue

Written by syahmins

November 11, 2012 at 11:11

Menggugat Lambang PMI

leave a comment »


Beberapa hari belakangan ini banyak yang ribut mengenai kunjungan kerja anggota DPR ke Denmark dan Turki. Tujuan mereka berkunjung itu sebenarnya juga bukan hal yang sangat penting, cuma untuk melihat apakah lambang palang merah yang dipakai oleh PMI masih sesuai digunakan di Indonesia ataukah harus diganti dengan lambang bulan sabit merah seperti di Turki.

Alasan mendasar perubahan lambang itu seperti¬†kata anggota Badan Legislasi DPR Honing Sanny adalah¬†“Ada yang mencurigai red cross mewakili kepentingan tertentu, sehingga diganti Bulan Sabit Merah.”

Dari keterangan tersebut bisa ditarik kesimpulan kasar bahwa kalau menggunakan lambang palang merah maka akan terkesan ada gerakan Kristen yang ingin mencampuri urusan kemanusiaan di Indonesia. Hal ini mungkin dikaitkan dengan penggunaan lambang salib dalam agama tersebut. Tapi dia dan juga anggota DPR yang ikut “tur wisata” ke Denmark dan Turki lupa bahwa penggunaan lambang bulan sabit merah juga akan mengesankan bahwa gerakan Islam ingin mencampuri urusan kemanusiaan di Indonesia.

Bukan ingin membela salah satu kelompok, tapi azas yang dianut oleh PMI seperti dituangkan dalam tujuh prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah salah satunya adalah Kenetralan. Bisa dibayangkan jika lambang lembaga ini dikaitkan dengan salah satu kelompok atau aliran tertentu yang ada di Indonesia. Prinsip netral yang dianut akan hilang dan akan timbul kecurigaan antar pengurus. Masing-masing golongan akan merasa lebih superior dari yang lainnya.

Jika masih ngotot untuk mengganti lambang gerakan kemanusiaan ini maka ada baiknya untuk mengganti dengan lambang Kristal Merah (red crystal). Lambang ini telah diakui sebagai salah satu lambang gerakan kemanusiaan dunia oleh ICRC pada tahun 2005. Lambang Kristal Merah akan lebih netral dan dapat berdiri diatas semua golongan. Tapi nantinya perlu dipertegas oleh undang-undang untuk menggunakan hanya satu lambang untuk gerakan kemanusiaan di negara ini. Jangan ada lagi dualisme seperti saat ini dengan adanya Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah Indonesia sehingga prinsip Kesatuan (unity) dan Kesemestaan (universality) akan tercapai.

Trus aku tau darimana kalo ada lambang Kristal Merah? Tanpa perlu ke Denmark atau Turki, aku bisa dapat keterangan lengkap dari Google. Cukup dengan satu klik cerita tentang Kristal Merah terpampang di monitor dan pilihan utama darimana lagi kalau bukan dari ICRC sebagai lembaga kemanusiaan dunia yang mewadahi palang merah, bulan sabit merah serta kristal merah dari seluruh dunia.

Cukup bayar secangkir kopi seharga Rp. 5000 di warung kopi di Aceh dan informasi langsung tersaji :p

Eh tapi kalo pake cara ini nanti gak bisa dapat uang jalan dan plesiran gratis lho ūüėÄ Jadi¬†don’t try this at¬†parliament…. karena bisa bikin mereka kurus sebab tak ada uang sidang dan uang pelesiran ūüėÄ

———————

Update:

  1. Tulisan Jusuf Kalla seputar polemik ini di Kompasiana.
  2. Notes dari seorang Facebooker.
  3. Sejarah lengkap asal-usul lambang bulan sabit.

Written by syahmins

September 11, 2012 at 11:43

Kita Bukan Bangsa Biadab!

leave a comment »


Pagi tadi keliling dari satu blog ke blog yang lain. Entah kenapa akhirnya malah mampir di serambinews.com yang menjadi media daring Serambi Indonesia. Ada satu berita yang menarik dari pemberitaan bertanggal kemarin (Senin/30 juli 2012) yaitu berjudul¬†TPM Aceh Minta Pemerintah Tutup Vihara Budha. Dalam berita tersebut dituliskan bahwa¬†Ketua Tim Pengacara Muslim (TPM) Aceh, Safaruddin SH, menyatakan bahwa¬†“Penutupan Vihara Budha ini perlu dilakukan untuk memberikan tekanan kepada umat Budha di Aceh dan Indonesia agar mereka ikut mendesak para bhiksu di Myanmar untuk melindungi warga muslim di sana”.

Dari berita tersebut jadi timbul pertanyaan dalam kepalaku, ini orang sebenarnya ada motif apaan?

Dari berita tersebut dapat ditarik satu kesimpulan yang salah kaprah yaitu menurut TPM, semua umat Budha di dunia ini terkait dengan aksi keji di Rohingya dan semua umat Budha harus bertanggungjawab dan pantas untuk dikerasi balik. Pernyataan dari orang yang memakai label Ketua Tim Pengacara Muslim daerah Aceh ini mengindikasikan bahwa dia sebenarnya tidak mengerti mengenai agama yang namanya dia caplok sebagai nama tim.

Akibat dari pemberitaan ini tentu dapat menyulut kebencian tanpa alasan kepada umat Budha di Aceh. Salah satu komentar dari berita tersebut malah mengajak untuk membantai umat Budha di Aceh sebagai pembalasan dendam ūüė¶

Di dalam sejarah, selalu diceritakan dan ditekankan bahwa umat Islam adalah umat yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Masih tercatat dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengganggu rumah ibadah agama lain kecuali penghuni rumah ibadah setempat terbukti akan melakukan pengkhianatan. Terbukti ketika peristiwa penaklukan Mekah terjadi tidak ada satupun rumah ibadah yang dihancurkan di Mekah dan sekitarnya. Perilaku ini masih diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin sebagai penerus beliau. Bahkan ketika perang Salib berkecamuk, Salahuddin Al Ayyubi juga masih memegang teguh perintah ini.

Jika Nabi Muhammad sebagai sumber agama Islam tidak mengajarkan dan bahkan melarang untuk mengganggu rumah ibadah agama lain yang tidak menyerang Islam, apa hak seorang Ketua Tim Pengacara Muslim untuk mengeluarkan pernyataan tersebut? Kecuali ajaran dan kedudukan Muhammad bin Abdullah telah diganti dengan ajaran dan orang baru yang menempati posisinya, ajaran tersebut terus berlaku sepanjang bumi masih berputar.

Aceh juga telah membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang memiliki adab yang tinggi. Ketika Jakarta rusuh pada tahun 1998 dengan melibatkan isu Cina dan non muslim lainnya, kita membuktikan bahwa Aceh adalah daerah yang tidak terkontaminasi dengan isu tersebut. Semua orang hidup berdampingan dengan aman dan tenteram pada saat itu bahkan hingga sekarang. Melongok lebih jauh lagi, dikisahkan dalam sejarah Kerajaan Aceh memiliki perpaduan budaya dari berbagai daerah di dunia bahkan beberapa orang mengatakan bahwa Aceh adalah singkatan dari Arab Cina Eropa Hindia. Berbagai budaya membaur sehingga menciptakan budaya Aceh masa kini.

Dengan latar belakang seperti itu hendaknya jangan ada yang melakukan provokasi gak penting dengan memanfaatkan momen pembantaian muslim Rohingya. Kita masih belum jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Rohingya. Benar telah terjadi kekerasan terhadap etnis muslim disana yang dibuktikan dengan adanya pengungsi yang datang dari daerah tersebut. Tapi kita masih belum tahu apakah itu dilakukan oleh umat Budha secara kelembagaan agama atau itu dilakukan oleh junta militer dan dilaksanakan oleh prajurit yang kebetulan mayoritas Budha. Informasi yang ada masih terlalu mentah untuk diambil kesimpulan. Belum ada peninjau independen yang memberikan pendapat dan kesaksian mengenai hal itu.

Ada beberapa foto dan berita yang menyatakan bahwa asosiasi Budha di Myanmar mendukung pembersihan etnis disana. Tapi perlu juga dicermati apakah itu gerakan seluruh umat Budha di Myanmar atau hanya segelintir organisasi garis keras saja. Tapi tetap saja itu bukan menjadi alasan pembenaran untuk menutup rumah ibadah agama lain. Selain itu juga perlu dicermati apakah foto tersebut asli atau tidak.¬†Situs arrahmah.com menyajikan satu artikel yang membahas mengenai foto-foto palsu ini dengan judul artikel “Beberapa foto palsu terkait pembantaian dan penindasan terhadap Muslim Rohingya di Burma terungkap“.

Saat ini yang dapat kita lakukan adalah menggalang bantuan baik dalam bentuk moril maupun materiil. Dalam bentuk dukungan moril misalnya dengan cara mendesak para penggiat HAM nasional dan internasional agar dapat memberikan perhatian lebih kepada etnis Rohingya. Tagar #SaveRohingya dapat digunakan di Twitter sehingga menjadi trending topic dunia sehingga dapat menarik perhatian yang lebih luas lagi. Banner senada juga dapat dibuat dan digunakan sebagai foto profil (profil picture) di Facebook, Twitter dan media sosial lainnya. Selain itu juga dapat dipasang di blog atau website pendukung gerakan moral ini.

Dukungan materiil dapat berupa penyaluran dana dan bantuan medis kepada LSM yang peduli serta mampu untuk menyalurkan bantuan kepada etnis muslim Rohingya. Jangan memberikan bantuan kepada lembaga yang hanya mampu mengutuk tanpa melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi penyelamatan muslim Rohingya. Tidak masalah apakah LSM tersebut dari kalangan muslim atau bukan, yang terpenting adalah mereka memiliki akses untuk menyalurkan bantuan ke sana.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan.¬†(Al Maa’idah: 8)

Bacaan lanjutan:

  1. Beberapa aturan Islam dalam perang dan memperlakukan tawanan
  2. Foto bukti kekerasan etnis Rohingya
  3. PDF berita “TPM Aceh Minta Pemerintah Tutup Vihara Budha”¬†(jika link berita di atas tidak bisa diakses)

Written by syahmins

Juli 31, 2012 at 16:15