the Journal

Archive for Januari 2013

Tugu Kereta Api Aceh

with one comment


Generasi baru Aceh (lahir tahun 1985 ke atas) mungkin tidak pernah merasakan era kereta api di Aceh. Bahkan aku yang lahir sebelum 1985 (ketauan umur dah :D) juga gak sempat merasakan era tersebut. Tapi biarpun begitu aku masih sempat merasakan suasana komplek PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) yang sekarang bernama PT. Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut. Waktu kecil aku masih sempat lari-larian di komplek tersebut dengan suasana rumah papan yang berdempetan diantara jalur rel kereta. Lokasi komplek tersebut berada di kompleks Pusat Perbelanjaan Barata dan Geunta Plaza (sudah tutup) sekarang ini. Klik di sini untuk melihat di Wikimapia.

ka

Tugu pada gambar di atas ini adalah sebuah lokomotif tua yang sempat lama terbengkalai sebelum dibuat panggung untuk dirinya 😀 Sebelum dibuatkan panggung, lokomotif ini menjadi tempat main kami anak-anak di sekitar komplek PJKA. Jika malam maka lokomotif ini berubah fungsi menjadi tempat tidur para gelandangan, PSK murahan pada saat itu serta menjadi tempat mabuk es menen (aceh: miras)

Konon ini adalah lokomotif terakhir dari sejarah kereta api di aceh yang tidak sempat dibawa ke Medan. Bagi para orang tua tentu mereka memiliki kenangan tersendiri ketika mereka menempuh perjalanan dari Banda Aceh menuju kota-kota di sepanjang pantai timur Aceh. Tetapi bagi para anak muda situs ini tidak memiliki makna khusus bahkan jarang diantara mereka yang mengetahui atau bahkan melirik ketika melewatinya.

Lokasi yang terletak di seberang Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh tidak menjadikan situs ini menjadi tempat yang ramai dikunjungi warga. Malah situs yang terletak di pelataran parkir pusat perbelanjaan Barata ini cenderung tak terlirik dan tak terurus oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang kantornya hanya berjarak beberapa ratus meter dari situ.

Ketika aku mencoba naik, pintu untuk masuk terkunci tanpa tahu siapa yang memegang kuncinya. Dengan modal melongok dan memanjangkan leher dapat terlihat kondisi lokomotif yang sangat memprihatinkan. Beberapa bagian terutama lantai telah lama keropos terkena air hujan dan panas yang selalu mendera. Cat hitam yang membalur seluruh badan lokomotif juga telah terkelupas di beberapa bagian. Tak usahlah ditambah cerita tentang karat yang menggerogoti tubuh tua sang lokomotif.

Alangkah baiknya jika Pemko Banda Aceh membuat situs ini sedikit lebih terkenal dengan cara membuat taman untuk bermain dan bernostalgia 🙂 Sedikit papan informasi mengenai sejarah perkeretaapian di Aceh juga akan membuat tempat ini lebih menarik dikunjungi sehingga generasi muda Aceh juga ikut merasakan kejayaan masa itu.

OOT, ada warung bakso yang katanya enak diseputaran tugu ini, tapi aku belum pernah nyobain sih 😀

Lokasi: 5°33’6″N   95°19’9″E

Iklan

Written by syahmins

Januari 19, 2013 at 15:17

Satu Lokasi Beribu Cerita

leave a comment »


Indonesia memang negara yang unik. Saking uniknya, untuk satu kegiatan aja ada beberapa lembaga yang menangani.

Tulisan kali ini mengenai sistem pemetaan yang ada di republik kita tercinta 🙂

Buat masyarakat awam masalah pemetaan ini bukanlah masalah yang penting. Kalau perlu peta suatu wilayah maka mereka tinggal menuju toko buku terdekat untuk membeli peta. Tapi hal itu tentu gak bisa dilakukan jika berhubungan dengan pekerjaan. Ambil contoh ketika kantorku mengadakan kegiatan Sekolah Lapang (Field School) untuk para petani. Untuk kepentingan pelaporan kepada donor maka kami perlu membuat sebuah peta untuk menggambarkan posisi kebun si petani. Perlu diketahui bahwa donor pada saat itu memberikan peraturan ketat bahwa petani yang dilatih tidak boleh yang kebunnya berada di kawasan hutan lindung.

Sekilas kelihatannya gampang. Tinggal ambil peta administrasi wilayah kemudian digabungkan dengan peta kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Masukkan koordinat posisi kebun yang telah diambil dengan GPS dan selesai. Tapi kenyataannya ternyata jauh panggang dari api. Ketika konsultasi ke teman yang bekerja di Aceh Geospatial Data Center (AGDC) barulah aku ngerti bagaimana ruwetnya sistem pemetaan negeri ini. Untuk data pemetaan administrasi wilayah bisa menggunakan peta dari AGDC dengan mencantumkan sumber. Ketika pembicaraan sampai kepada masalah peta kehutanan maka aku mulai dibuat bingung. Ada lebih dari satu lembaga yang mengklaim bahwa merekalah pemegang hak untuk menerbitkan peta hutan Aceh. Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL).

Masing-masing lembaga memiliki dasar hukum yang mereka jadikan pegangan sendiri. Anehnya peta mereka satu sama lain tidak cocok. Ada beberapa wilayah yang diklaim sebagai zona aman oleh Kemenhut tetapi oleh kedua lembaga lainnya diklaim sebagai hutan lindung. Kemudian ada juga yang diklaim sebagai hutan lindung oleh Kemenhut dan BPKEL tapi oleh TNGL itu termasuk zona aman. Pusing bin bingung 🙂

Itu masih gambaran diatas kertas. Ketika berkunjung ke lapangan maka ada masalah lain lagi yang menanti. Oleh masyarakat setempat, peta-peta tersebut diklaim salah. Masyarakat telah menghuni wilayah tersebut sejak jaman nenek mereka. Mereka menunjukkan komplek pemakaman yang nisannya bertanggal tua. Para sesepuh kampung juga membenarkan cerita tersebut. Bahkan yang anehnya di kawasan tersebut telah terdapat sebuah sekolah, kantor kelurahan (geuchik) serta di aspal dengan aspal beton. Tidak terlihat ada indikasi hutan di daerah tersebut.

Diluar permasalahan kawasan hutan, batas administrasi wilayah juga merupakan masalah lain yang dihadapi. Ada beberapa versi batas wilayah administrasi yang diklaim benar oleh beberapa lembaga. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bappeda setempat dan BPS adalah lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan urusan kewilayahan. Sebagai contoh: ada nama desa di daftar wilayah yang dikeluarkan oleh Kemendagri tetapi oleh BPS desa tersebut tidak dimasukkan dengan alasan desa tersebut sudah tidak eksis lagi karena konflik atau bencana alam. Selain itu ada kemungkinan wilayah tersebut sudah dilebur ke desa tetangga sehingga secara administrasi desa yang dimaksud sudah dihapus. Ada juga kasus sebuah desa dipecah menjadi dua tetapi masih tercatat sebagai satu desa. Lebih sakit lagi kalau kita perlu peta administrasi wilayah level desa maka peta tersebut 85% tidak valid 😦

Lalu bagaimana caranya agar data-data dan peta-peta tersebut jadi akurat?

Selain harus ada kemauan kuat dari pada pengambil keputusan, harus juga ada keikhlasan dari mereka untuk mengikhlaskan satu wilayah lepas dari area mereka. Tapi itu tentu saja susah karena berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan masalah administrasi lainnya.

Written by syahmins

Januari 4, 2013 at 17:59

Ditulis dalam i s e n g, Kerjaan, Opini, Protes

Tagged with , ,